Adanya pemberhentian Kepala Desa ini, maka Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Maluku Utara bahwa kebijakan pemerintah daerah tersebut, dinilai tidak mengakomodir kepentingan warga.
"Upaya kami secara maksimal, akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan," kata Ketua Papdesi Maluku Utara, Rudi Duwila, Sabtu (24/6/202).
Menurutnya, Kades merupakan perpanjangan tangan pemerintah di daerah, sehingga diharapkan seluruh Kades di Kepulauan Sula, agar tidak terpancing untuk melakukan provokasi atau terprovokasi dengan adanya isu maupun pengembangan opini yang telah dilakukan oleh oknum atau kelompok, dengan tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
"Prinsipnya Papdesi Maluku Utara, akan tetap mengawal kondisi ini, agar warga desa setempat, mendapat kebijakan yang pro mereka," pungkasnya. (Tim)
0 Komentar